Home / Artikel / Jokowi Gagal Penuhi Janji Penyelesaian Kasus HAM

Jokowi Gagal Penuhi Janji Penyelesaian Kasus HAM

jokowi kasus ham
Source: Google Images

Masa kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) sudah hampir selesai. Tapi salah satu janji politiknya yakni penyelesaian kasus HAM hingga kini terbelengkalai. Janji politik Jokowi tersebut hanyalah isapan jempol belaka. Apabila penyelesaian kasus HAM mau dipakai bahan kampanye Pilpres 2019, tentu saya malas mendengarkannya. Omoong kosong.

Bahkan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai bahwa agenda pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM belum mengalami kemajuan selama empat tahun masa kepemimpinan Presiden Jokowi. Belum tuntasnya sejumlah kasus pelanggaran berat HAM masa lalu menjadi salah satu indikatornya. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan, hingga saat ini, Kejaksaan Agung belum membuat langkah konkret untuk menindaklanjuti berkas penyelidikan kasus pelanggaran berat HAM masa lalu. “Ketidakjelasan atas penyelesaian kasus-kasus pelanggaran yang berat adalah bentuk dari pengingkaran atas keadilan,” ujar Damanik saat menggelar konferensi pers di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (19/10/2018) silam.

Padahal Komnas HAM telah menyerahkan berkas penyelidikan sejumlah kasus pelanggaran berat HAM masa lalu ke Jaksaa Agung sejak 2002. Adapun berkas penyelidikan yang telah diserahkan adalah kasus peristiwa 1965/1966, peristiwa penembakan misterius (Petrus) 1982-1985, peristiwa penghilangan paksa aktivis 1997-1998. Kemudian peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II 1998-1999, peristiwa Talangsari 1989, peristiwa kerusuhan Mei 1998, dan peristiwa Wasior Wamena 2000-2003. Komnas HAM juga menambah tiga berkas kasus pelanggaran berat HAM di Aceh. Di antarnaya kasus Jambu Kepok, kasus Simpang KKA dan dan kasus Rumah Gedong yang diserahkan pada 2017-2018.

Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, mewacanakan penyelesaian kasus melalui mekanisme non-yudisial, yakni pembentukan Dewan Kerukunan Nasional (DKN). Kemudian DKN diubah menjadi Tim Gabungan Terpadu Penyelesaian Pelanggaran HAM berat masa lalu. Damanik juga menegaskan bahwa Komnas HAM mendorong penyelesaian kasus pelanggaran berat HAM masa lalu melalui mekanisme yudisial atau pengadilan HAM. Pasalnya, Mahkamah Konstitusi telah membatalkan Undang-Undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). “Maka, jalan satu-satunya penyelesaian adalah melalui mekanisme yudisial,” kata Damanik.

Kasus demi kasus HAM yang terjadi di Indonesia selalu menguap begitu saja. Alih-alih menuntaskan kasus HAM yang sudah lampau terjadi, kasus HAM yang belum ada satu dekade seperti yang dialami oleh Novel Baswedan saja mangkrak. Kabar terakhir, Jokowi mengatakan telah menerima progress kasus Novel Baswedan, namun progress-nya sejauh mana ia tidak mau menjawab. Justru dia menyuruh wartawan untuk bertanya kepada Kapolri.”Tanyakan langsung ke Kapolri,” ujar Jokowi di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa, 4 Desember 2018 lalu. Padahal kita semua juga tahu bahwa presiden merupakan atasan kapolri.

Belum lagi semangat dari kawan-kawan Aksi Kamisan yang terus menerus menggelar ratusan aksi di depan istana. Jokowi pun baru menemui kawan-kawan Aksi Kamisan di akhir masa kepemimpinannya. Jokowi hanya ingin mendongkrak elektabilitasnya dengan memanggil Aksi Kamisan berbincang-bincang di istana. Enggak usah janji kalau enggak becus. Masyarakat butuh terus terang dari pemimpin. Bobroknya ada di mana, tolong sampaikan kepada masyarakat. Akumulasi kebencian hanya akan membuat masyarakat akan meledak-ledak suatu saat. Pemimpin hanya memberi egonya dengan mengumbar janji manis tanpa melihat kenyataan pahit yang harus ditelan.

 

Komentar

About Bhagas Dani

Ojo dumeh. Pseudo-analis sok asyik.

Check Also

pengangguran digaji

Pengangguran Digaji? Berikut Negara yang Sudah Menerapkannya

SETUJUKAH kalian dengan janji politik capres Jokowi kalau kelak pengangguran digaji menggunakan kartu pra kerja?. …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *