Home / Artikel / RUU Permusikan Lahir Dari Naskah Akademik yang Buruk

RUU Permusikan Lahir Dari Naskah Akademik yang Buruk

RUU Permusikan
Source: Google Images

RASANYA ingin marah-marah ketika melihat naskah akademik RUU Permusikan yang mengambil sumbernya dari blog siswa SMK. Kami sebagai rakyat seakan direndahkan oleh para wakil rakyat yang sama sekali tidak mencerminkan sosok terdidik. Terlebih naskah akademik tersebut seperti tata tertib sekolah bagi seluruh musisi. Lebih buruknya lagi, RUU Permusikan tidak mewakili keresahan yang dialami oleh para musisi. Padahal seharusnya naskah akademik itu bisa menjadi embrio yang apik, namun kenyataannya hanya mengakibatkan kegaduhan. Tak heran, kami sebagai rakyat selalu curiga dengan kinerja para wakil rakyat. Uang studi banding tidak kalian manfaatkan secara optimal.

Tim Penyusun Naskah Akademik RUU Permusikan Bukan Seniman

Sebegitu buruknya naskah akademik yang dihasilkan oleh Badan Keahlian DPR RI?. Seberapa ahli mereka di bidang musik?. Ternyata tim penyusun naskah akademik RUU Permusikan diisi oleh orang-orang dengan latar belakang hukum, psikologi, humaniora, dan sosiologi. Jadi, harap dimaklumi apabila naskah akademik RUU Permusikan sama sekali tidak mewakili keresahan musisi atau seniman. Tetapi, jangan sekali-kali muncul ungkapan ‘salah sendiri tidak ada seniman yang tertarik masuk ke dalam parlemen’. Karena para seniman juga tidak pernah berharap untuk dibuatkan RUU Permusikan.

RUU Permusikan hadir dengan dalih bahwa banyak peran di dalam industri musik yang kurang mendapatkan kelayakan upah yang berujung pada ketidaksejahteraan. Alasan lainnya ingin mengangkat musisi diakui sebagai sebuah profesi, sehingga setiap aturannya jelas. Alasan-alasan itu akhirnya memuculkan satu pasal terkait uji kompetensi bagi pelaku industri musik. Agar harapannya ada standar gaji bagi mereka yang di belakang layar, seperti sound egineer, session player, dan sebagainya.

RUU Permusikan Tidak Boleh Mengatur Unsur Kreasi/Komposisi

Di dalam industri musik terdiri atas kreasi/komposisi, reproduksi, pertunjukan musik, distribusi, komersialisasi, dan juga mungkin konservasi. Dari unsur-unsur tersebut, hal yang harus dihilangkan ialah unsur kreasi. Karena ketika bicara kreasi, seharusnya musisi boleh membuat lagu dengan lirik dan nada sesuka mereka. Aliran musik mereka juga otoritas mereka masing-masing. RUU Permusikan tak perlu repot-repot mengintervensi proses kreatif para musisik ketika menciptakan sebuah lagu.

Toh, jumlah lagu di Indonesia juga banyak. Apabila tidak suka dengan lagu tertentu, ya tidak perlu didengarkan. Bukan malah berusaha untuk menghujat si musisi. Karena pasal 5 RUU Permusikan sangat kontraproduktif dengan langkah-langkah yang diambil oleh para musisi. Di dalam pasal itu mengatur bahwa musisi dilarang membawakan lagu yang bermuatan SARA, pornografi, penistaan, merendahkan harkat martabat, dan sebagainya. Lagu itu kebebasan. Kalau suka didengarkan, kalau tidak suka ya ditinggalkan. Jadi, jangan repot-repot berusaha agar musisi itu dikriminalisasi atas dasar undang-undang tersebut. Setiap musisi punya pasarnya masing-masing. Para musisi lebih tahu apa yang akan ia lakukan untuk para pendengar setianya.

Lahirnya RUU Permusikan Terkesan Memaksa

Kalau ingin musisinya sejahtera, sebetulnya sudah ada UU Pelindungan Hak Cipta. Implementasi UU Perlindungan Hak Cipta pun tak berjalan secara maksimal. Pembajakan masih saja subur di Indonesia. Lantas, para musisi harus percaya dan mau mengikuti ide Komisi X DPR RI merancang RUU Permusikan?. Tentu sangat konyol dilihatnya. Katanya sih RUU Permusikan dibuat lebih spesifik, tapi isinya juga mirip-mirip dengan UU Perlindungan Hak Cipta tuh. Padahal ada banyak hal yang lebih urgen dibanding musik, yakni kekerasan seksual. Tapi malah ada beberapa orang yang menolak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Sangat disayangkan.

Hak cipta tiap musisi tidak pernah ada wadah yang proporsional. Musisi baru yang mengawali karir sebagai penyanyi cover pun tak tahu cara dan proses untuk membeli lisensi lagu. Alhasil, para penyanyi cover biasanya yang sudah paham seputar hak cipta meminta izin kepada si pencipta lagu. Tapi masih banyak juga yang apatis dengan hal tersebut, asal nyanyi yang penting dapat uang banyak. Padahal di luar negeri sana sudah ada gerai-gerai bank lagu yang menjual lisensi lagu para penyanyi.

Selain itu, tak semua musisi itu mendukung copyright. Ada juga musisi independen yang tak pedulikan copyright, mereka malah mendukung copyleft. Jadi, sebenarnya tak semua urusan harus dijadikan undang-undang. Rakyat susah untuk bersikap tidak suuzan dengan para wakil rakyat yang membuat undang-undang hanya berujung pada menghabiskan anggaran.

Komentar

About Bhagas Dani

Ojo dumeh. Pseudo-analis sok asyik.

Check Also

tolak ruu permusikan

Revisi Atau Tolak RUU Permusikan?

Wajib suarakan Tolak RUU Permusikan. Jangan sekali-kali beri ruang yang berlebihan kepada negara untuk mengatur …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *