Home / Artikel / Kafir Atau Non Muslim, Tetap Saja Tidak Bisa Damai

Kafir Atau Non Muslim, Tetap Saja Tidak Bisa Damai

kafir
Source: Google Images

SALAH satu hasil dari musyawarah nasional (Munas) Nahdlatul Ulama (NU) 2019 terkait usulan penyebutan kafir sebaiknya diubah menjadi muwathinun yang berarti warga negara. Para alim ulama dari NU baik di Komisi Bahtsul Masail Waqiiyyah (aktual), Komisi Bahtsul Masail Maudluiyyah (tematik), serta Bahtsul Masail Qanuniyah (peraturan) memberikan setidaknya lima rekomendasi. Adapun lima rekomendasi tersebut ditujukan untuk internal organisasi maupun eksternal.

Namun, hanya ihwal terkait penyebutan kafir terhadap non muslim yang jadi sorotan berbagai pihak. Karena menurut saya, isu tersebut sangat sensitif di kalangan manusia beragama di Indonesia. Apalagi rekomendasi itu lahir di tengah-tengah pusaran tahun politik. Rasanya aneh apabila tidak curiga dengan hasil rekomendasi tersebut tidak berhubungan dengan tahun politik. Karena pada kenyataannya kubu petahana Jokowi-Ma’ruf Amin memainkan isu tersebut untuk menyerang secara khusus keluarga Prabowo yang mana bukan muslim.

Kubu petahana yang mengklaim diri sebagai ‘orang baik’ pun kini secara tersirat mengklaim diri sebagai kubu ‘paling toleran’ atas rekomendasi dari NU tersebut. Bahkan, orang-orang di kubu petahana yang sering bersliweran di media sosial kerap menantang kubu lawan untuk mengatakan keluarga Prabowo kafir. “Tidakkah lebih toleran kalau kalian semua menyebut keluarga Prabowo itu non muslim, bukan kafir?,” ujar salah satu pendukung Jokowi. Lalu diikuti dengan wejangan bahwa jangan lagi menggunakan kata ‘kafir’ terhadap para warga non muslim.

Tetapi, menurut hemat saya, penghalusan kata atau eufemisme di Indonesia sepertinya hanyalah jadi isapan jempol belaka. Sebab, pada dasarnya masih banyak orang yang kurang memahami konteks dari sebuah kata. Sehingga mau diganti kata apapun yang lebih halus juga tidak memberikan aroma perdamaian. Sebelum penghalusan kata kafir, kita pernah tahu bersama bahwa kata Cina kini diganti dengan Tiongkok (negara) atau Tionghoa (suku). Tak berhenti di situ, orang gila diubah menjadi kata orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), cacat diganti difabel atau disabilitas, tuli diganti tunarungu, dan tuna-tuna lainnya.

Padahal dalam urusan kata-kata, para penderita tunarungu lebih nyaman dipanggil tuli bukan tunarungu. Lantas orang gila pun mungkin tidak mengetahui kalau dirinya dibilang ODGJ. Tetapi mungkin kalau terkait Tionghoa dan Tiongkok lebih mengena, karena para warga negara keturunan Cina memang merasa lebih diakui sebagai warga negara Indonesia kalau disebut sebagai Tionghoa. Sebab, Cina ya Cina, sedangkan mereka merupakan warga yang kebetulan keturunan Cina yang sejak lahir di Indonesia. Nah, kalau begitu harus paham terlebih dahulu dengan konteks yang ada di kalangan masyarakat.

Kalau kembali lagi membahas terkait ucapan kafir yang diusulkan untuk diganti oleh NU, sepertinya kurang pas. Karena di agama lain juga punya sebutan bagi mereka yang bukan seiman. Contohnya, para kaum nasrani menyebut non nasrani dengan sebutan domba yang tersesat, lalu kaum yahudi menyebut non yahudi dengan sebutan babi. Jadi, sebenarnya tergantung para pemeluk agama untuk berdamai dengan sebutan-sebutan tersebut. Justru bagi saya, kalau mengimani agama secara utuh tentu bisa bertoleransi dengan sebutan yang datang dari agama lain. Tak perlu diambil pusing. Karena memang itulah keindahan dalam keanekaragaman.

Meskipun secara lingkup yang lebih luas, niat NU mengubah kata kafir dengan sebutan non muslim atau muwathinun tidak dalam konteks iman dan akidah. Melainkan niat tersebut dalam konteks hidup bernegara yang tidak elok menyebut warga yang non muslim dengan sebutan kafir. Karena, menurut para alim ulama NU, non muslim dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia itu bukan kafir harbi, bukan mu’ahad, bukan musta’man, bukan pula dzimmi. Karena memang definisi-definisi tersebut tidak bisa diterapkan kepada non muslim di Indonesia. Karena itu, istilah yang tepat ialah non muslim.

Tapi biar bagaimanapun kalau subyeknya sudah tidak bisa diberitahu, ujung-ujungnya rekomendasi itu tidak serta merta menjadi negara yang damai. Inilah konsekuensi hidup di negara plural seperti Indonesia. Kalau mudah tersinggung, seharusnya tidak layak hidup di Indonesia. Bukankah sejak kecil kita diajarkan untuk saling memaafkan?. Bukankah sejak Indonesia menyatakan diri sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) itu sudah lazim dengan perbedaan suku, agama, ras, dan bahasa?.

Komentar

About Bhagas Dani

Ojo dumeh. Pseudo-analis sok asyik.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *