Home / Artikel / Neo Dwifungsi Militer Harus Ditolak

Neo Dwifungsi Militer Harus Ditolak

dwifungsi militer
Source: Google Images

Potret 21 tahun reformasi cukup suram, sebab selentingan kabar terkait mencuatnya wacana Dwifungsi Militer. Hal ini harus jadi atensi bersama. Jangan berikan ruang bagi militer untuk masuk ke dalam ranah sipil. Secara mendasar sipil dan militer jelas berbeda, sipil tangan kosong, sedangkan militer bersenjata. Logika dasarnya pun kalau militer boleh masuk ranah sipil, lantas sipil apakah juga bisa masuk ranah militer dengan mudah? tentu jawabannya tidak. Militer dalam hal ini Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus murni sebagai alat negara di bidang pertahanan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Apabila ‘neo’ dwifungsi militer dihidupkan, rentan sekali terjadi abuse of power, rakyat sipil akan mudah direpresi. Ingatlah negara ini negara republik, yang mana segala sesuatu keputusan harus kembali ke publik/rakyat/masyarakat. Jangan sampai keputusan yang dihasilkan justru memberikan dampak buruk kepada rakyat. Tentu hal tersebut sangat bertentang dengan Pancasila dan UUD 1945. Kehidupan bernegara harus dilindungi oleh pemerintahan yang bijaksana. Tapi entah kenapa wacana dwifungsi militer kembali terdengar sejak pemerintahan Jokowi?. Namun, dalihnya bukan dwifungsi militer, namun restrukturisasi TNI.

Alasan dilakukannya restrukturisasi TNI ialah terjadinya surplus dalam tubuh TNI. Menurut Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayor Jenderal Sisriadi, sekarang ini ada kelebihan kolonel sekitar 500 orang, kelebihan perwira tinggi sampai 150 orang. Sehingga, TNI mengalami masalah teknis pengelolaan sumber daya. Persoalan itu muncul sejak disahkannya Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Dalam UU TNI terdapat perubahan usia pensiun dari 55 tahun menjadi 58 tahun.

Selain itu, dia juga membantah bahwa restrukturisasi TNI tidak sama dengan dwifungsi militer. Ia mengakui bahwa dwifungsi militer banyak mudaratnya, sehingga tidak mungkin akan mengulangnya kembali. “Dan memang kami tahu persis kok. Dwifungsi lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya dan saya kira masyarakat seharusnya bisa melihat bahwa demokrasi kita terbangun karena keikhlasan TNI,” ucap Sisriadi.

Sementara itu, rencana restrukturisasi akan menempatkan perwira TNI ke dalam struktur birokrasi di kementerian/lembaga. Undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI menyatakan, prajurit aktif dapat menempati 10 kementerian/lembaga. Kesepuluh kementerian/lembaga tersebut membidangi koordinator Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Negara, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotik Nasional dan Mahkamah Agung.

Tetapi, pembiaran hal-hal kecil seperti ini bisa menjadi bom waktu. Sebab, menganggap hal tersebut merupakan hal yang lumrah, padahal di kemudian hari ada banyak kemungkinan bisa tersebut. Idealnya, kalau memang ingin memasukkan TNI di jabatan sipil, harus dipensiunkan dini. Seperti anggota TNI lainnya ketika ingin terjun di politik praktis menanggalkan jabatannya sebagai TNI. Contoh saja, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang berani menanggalkan profesi TNI, demi masuk dalam pusaran perpolitikan di Indonesia.

Tak Hanya TNI, Polri Juga Tidak Boleh Masuk Ranah Sipil

Dulu semasa rezim orde baru, ada istilah fungsi kekaryaan yang diberikan kepada aparat militer dan kepolisian. Kekaryaan tersebut yang melanggengkan dwifungsi militer. Dulu kedua lembaga aparat militer dan kepolisian tersebut masih bergabung di bawah naungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Jadi, sorotan kali ini tak hanya bagi TNI, namun juga tubuh Polri yang juga tak ada alasan untuk masuk dalam dunia perpolitikan maupun ranah sipil apabila masih aktif menjabat sebagai anggota polisi.

Tetapi kenyataannya, tahun lalu, Kepala Polri Jenderal Polisi Tito Karnavian seperti hendak berusaha menghidupkan lagi konsep kekaryaan di institusinya. Kala itu, ia menuai banyak kritik karena ucapannya soal perwira polisi yang boleh kembali ke institusi jika gagal ikut kontestasi demokrasi. Tito dianggap keliru, tidak memahami aturan dan regulasi, karena membolehkan polisi aktif ikut berpolitik.

Pada Pilkada 2018 itu, ada 10 perwira polisi aktif yang ikut berlaga. Tiga di antaranya adalah perwira tinggi, yaitu Inspektur Jenderal Murad Ismail, Inspektur Jenderal Safaruddin dan Inspektur Jenderal Anton Charliyan. Sisanya adalah tingkat bintara dan perwira menengah. Semuanya masih berstatus polisi aktif, belum diberhentikan dari institusi penegak hukum. Tetapi setelah ada desakan dari berbagai pihak, akhirnya para polisi yang ikut Pilkada tersebut resmi diberhentikan dan tidak bisa lagi menjadi anggota Polri apabila gagal dalam Pilkada.

Apabila Tito tidak segera memberhentikan dan memberikan ruang untuk kembali jadi anggota Polri, tentu hal tersebut akan menjadi cikal bakal lahirnya abuse of power. Sebab sebagian perwira polisi itu disebut menggunakan kekuatan lembaganya sebagai senjata untuk bertarung di pilkada.

Masa Kelam Dwifungsi Militer

Apabila pembiaran-pembiaran dengan dalih pembenaran terus dilakukan, apa rezim di masa sekarang ingin menghidupkan kembali kultur budaya lama yang kita bersama sudah bersepakat meninggalkannya. Yakni konsep dwifungsi ABRI. Militer tidak hanya menjadi alat pertahanan negara, melainkan juga berperan menjaga stabilitas politik dan keamanan di dalam negeri. Dwifungsi sekaligus digunakan untuk membenarkan militer dalam meningkatkan pengaruhnya di pemerintahan, termasuk kursi di parlemen hanya untuk militer, dan berada di posisi teratas dalam pelayanan publik nasional secara permanen.

Adapun gagasan dwifungsi militer atau ABRI pertama kali dicetuskan oleh Jenderal AH Nasution. Awalnya hanya dipraktikkan di divisi Siliwangi. Menurut Ali Murtopo, ABRI memang sejak pertama kali dibentuk dan selama perkembangannya tidak hanya menjadi alat pertahanan dan keamanan (hankam) negara, namun juga alat pengendali politik.

Di sinilah bagaimana dwifungsi ABRI bekerja dengan seakan-akan tanpa gangguan dan dibenarkan secara mutlak. Data yang dikumpulkan oleh David Jenkins (Suharto and His Generals: Indonesian Military Politics, 1975-1983) menunjukkan bahwa pada pertengahan 1970an saja, terdapat 20.000 personel militer yang sebagian besar berasal dari kesatuan TNI Angkatan Darat masuk ke ranah politik, mulai dari menteri sampai duta besar, gubernur, camat, dan bahkan di ranah ekonomi seperti direktur BUMN dan pejabat bank.

Masuknya para serdadu tentara ke dalam ranah di luar hankam tidak hanya menyebabkan berkurangnya kesempatan masyarakat sipil untuk memiliki karir. Namun juga terbukti mendorong maraknya kasus korupsi di dalam tubuh pemerintahan dan sektor ekonomi yang merugikan rakyat. Namun tidak ditindak secara tegas menurut kerangka hukum.

Saat rezim Orde Baru berkuasa, pemerintahan lebih sering mempropagandakan bahwa ancaman keamanan nasional datangnya dari dalam negeri. Misalnya seperti kejahatan yang dilakukan preman, dan akar-akar komunisme di lapisan masyarakat, dan hal tersebut sebenarnya membuka jalan untuk membenarkan praktik dwifungsi ABRI untuk berkuasa baik di ranah hankam dan non-hankam. Intinya, barisan militer pada rezim Orde Baru menjadi alat kekuasaan dengan diterapkannya dwifungsi ABRI.

Selain kekuatan ABRI yang besar dalam kontrol hankam, mereka juga mendapatkan suatu ‘anugerah’ pembenaran dan kebebasan mutlak untuk melakukan penindasan terhadap masyarakat. Salah satu contohnya adalah pembenaran atas tindakan kejahatan kemanusiaan pada ratusan ribu masyarakat Indonesia yang ditangkap, dipenjara, dan bahkan dieksekusi tanpa proses peradilan karena dianggap berafiliasi dengan komunisme. ABRI dibenarkan untuk semua tindakan tersebut, karena memegang otoritas hankam yang tidak bisa dipatahkan oleh pihak manapun.

Komentar

About Bhagas Dani

Ojo dumeh. Pseudo-analis sok asyik.

Check Also

mantan

Mantan, Lupakan atau Jadikan Teman?

Sebuah penelitian yang diterbitkan  oleh jurnalrisa mengungkapkan bahwa seseorang yang berteman dengan mantan pacar berarti …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *