Home / Artikel / UU ITE Dijadikan Alat Penguasa dan Pengusaha

UU ITE Dijadikan Alat Penguasa dan Pengusaha

uu ite
Source: Google Images

Asas ketersinggungan hidup di Indonesia makin terwadahi semenjak adanya UU ITE (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik). Sejak diberlakukannya sejak 2008 silam, lalu direvisi pada 2016, tetap saja UU ITE terus menelan korban yang tidak seharusnya terjerat kasus pidana. Durasi waktu satu dekade sudah ada puluhan korban yang merana masuk ke dalam bui. Anehnya, UU ITE yang berisi pasal-pasal karet tersebut dijadikan para penguasa dan pengusaha yang anti kritik. Sehingga, menganggap segala kritik sebagai ujaran kebencian (hate speech). Runyam deh jadinya, kalau semua dianggap ujaran kebencian.

Penangkapan Robertus Robet, Aktivis HAM

Kita lihat saja, belum lama ini pada (7/3) lalu, seorang aktivis HAM yang juga dosen di UNJ, Robertus Robet diciduk polisi karena diduga menghina institusi TNI saat mengisi Aksi Kamisan pada akhir Februari lalu di depan Istana Negara. Ia saat itu menyanyikan lagu plesetan Mars ABRI yang sering didendangkan oleh para mahasiswa ketika melawan rezim orde baru karena melenggangkan dwifungsi ABRI. Akibat dari potongan videonya menyanyikan lagu plesetan tersebut, Robet dijemput polisi tengah malam. Diperiksa lalu ditetapkan jadi tersangka. Kemudian dipulangkan dengan alasan ancaman hukuman kurang dari dua tahun. Sangat miris.

Padahal konteks orasi yang disampaikan oleh Robet tak hanya lagu itu saja. Namun, secara substansial lebih banyak membahas bahwa pemerintah Indonesia saat ini jangan sampai lupa perjuangan mencapai reformasi tidak mudah. Jangan secara enteng menghidupkan kembali militer bisa masuk di ranah sipil. Bahkan, di dalam orasinya, Robet juga mengapresiasi kemajuan reformasi TNI pasca penghapusan Dwifungsi ABRI dan berharap kemajuan itu tidak kembali mundur dengan penempatan personel TNI di lembaga sipil.

Apabila diteruskan, ini akan berujung pada ketidakpercayaan publik pada penegakan hukum. Sebaliknya, Kepolisian seharusnya bisa menunjukkan peran dalam memberikan perlindungan terhadap RR dan keluarganya. Alih-alih memproses RR dengan delik yang sama sekali tidak tepat dan tidak berdasar.

Penangkapan Waisul Qurni, Ketua Nelayan Dadap

Nasib nahas juga menimpa Ketua Forum Masyarakat Nelayan Dadap Waisul Qurni yang dikriminalisasi oleh pengusaha PT Kapuk Naga Indah (KNI) yang juga merupakan salah satu pengembang reklamasi teluk Jakarta. Kasus tersebut berawal karena Waisul Qurni diduga mengatakan di media cetak, media sosial Facebook dan online bahwa pengerjaan jembatan penghubung dari Kampung Baru Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang ke pulau reklamasi tanpa konsultasi publik dan tanpa amdal. Padahal menurut PT KNI pembangunan jembatan di Dadap Tangerang dan pengerjaannya sudah dilengkapi izin (amdal dan lainnya). Sehingga, Waisul dianggap mencemarkan nama baik PT KNI.

Waisul kemudian dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas pernyataannya tersebut. Setelah melakukan gelar perkara, polisi kemudian menetapkan Waisul sebagai tersangka. Nasibnya tak jauh beda dengan Robet, Waisul dipulangkan namun wajib lapor. Statusnya pun tetap tersangka. Sungguh kekuasaan bisa dilakukan untuk meruntuhkan segalanya. Saya pribadi ingin UU ITE dilakukan revisi kembali agar bisa mengakomodasi kehidupan bernegara secara adil.

Jadi, kalau begini terus menerus, siapa lagi yang akan jadi korban UU ITE???

Komentar

About Bhagas Dani

Ojo dumeh. Pseudo-analis sok asyik.

Check Also

toxic positivity

Toxic Positivity: Selalu Bersikap Positif Sangat Tidak Dianjurkan

GEMBAR-gembor hidup harus selalu bersikap atau bicara hal positif justru bisa mengakibatkan toxic positivity. Sebab …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *