Home / Artikel / Opini / Relasi Kuasa Dalam Seksualitas

Relasi Kuasa Dalam Seksualitas

Seksualitas
Source: Google Images

Masyarakat kita masih gamang membicarakan seksualitas di ranah publik. Barangkali karena seks dipandang semata-mata sebagai urusan biologis individu dan tidak ada kaitannya dengan realitas sosial, seks dianggap melulu soal aktivitas ranjang dan persoalan kelamin yang sangat rahasia sifatnya, maka membicarakannya dianggap vulgar dan tidak sopan.

 

Entah sejak kapan seks dianggap tabu dan dibelenggu dalam pandangan yang sempit itu, yang jelas kita lupa bahwa seks berhubungan erat dengan realitas sosial. Kita tidak menyadari bagaimana seks bisa menyesuaikan diri dengan kondisi zaman dan teknologi yang berkembang hingga ia muncul dalam kasus video porno yang merebak liar, juga prostitusi online yang menyeret artis, pejabat, dan para pelajar.

Kita tidak sadar bahwa seks sudah ditransformasikan (oleh kekuasaan-kekuasaan tertentu) ke dalam kebudayaan modern dalam bentuk keglamoran, budaya pop, dan standar kecantikan dalam media massa. Kita terkejut ketika seks yang tabu dibicarakan oleh orang tua ternyata telah membudaya dan dipraktikan tanpa aturan oleh anak-anak muda hingga menjelma jadi permasalahan sosial yang mengancam. Konon, kasus kekerasan seksual jumlahnya makin menjadi-jadi bahkan tak jarang berujung pada pembunuhan.

Untuk menjelaskan munculnya fenomena di atas kita perlu mengingat Foucault dan ide-ide kritisnya tentang dialektika seks dan kekuasaan. Para pemikir post-modernisme menyatakan bahwa perilaku seks suatu masyarakat berkaitan erat dengan kekuasaan. Ternyata cara manusia mengeksplorasi seksualitas tidak hanya tergantung pada naluri dan nafsu dalam dirinya, melainkan juga pada pengetahuan yang ia dapatkan, pengetahuan yang dilahirkan oleh jenis kekuasaan-kekuasaan tertentu. Kekuasaan itu berasal dari pemerintah, pemilik modal, media massa, dan agama.

Pada masa klasik, ketika penaklukan dilakukan oleh penguasa kerajaan besar seperti Persia, Yunani, dan Romawi, seks dijadikan ide sebagai alat penaklukan ras. Oleh penguasa tertentu seks menjadi alat penindasan untuk menghapus kemurnian suatu ras. Pemerkosaan massal dilakukan, perempuan dari ras yang kalah dalam peperangan dipaksa melahirkan bayi-bayi ‘berdarah campuran’ dari hasil pemerkosaan.

Selain itu eksplorasi seksualitas pada masa lampau erat dengan budaya patriarki. Seperti sudah jadi hukum alam bahwa laki-laki lebih berkuasa daripada perempuan dalam segala hal, termasuk seks. Hal ini terlihat dalam kondisi masyarakat tradisional Arab pra islam yang disebut zaman jahiliyah. Laki-laki pada masa itu menempatkan perempuan sebagai layaknya properti, dalam satu keluarga bisa terdapat sembilan atau sepuluh istri sekaligus (poligami).

Bahkan seorang kepala suku pada masa itu bisa memiliki lebih dari itu. Lantaran dianggap sebagai properti maka ia diperlakukan sesuka hati oleh pemiliknya, perempuan hanya dianggap sebagai mesin pembuat anak. Di beberapa tempat lain termasuk di Nusantara, seorang raja memiliki status sosial sangat tinggi, dia berkuasa atas segalanya termasuk wanita. Pramoedya Ananta Toer dalam bukunya ‘Gadis Pantai’ memperlihatkan dominasi seorang penguasa dalam seksualitas.

Meski zaman sudah berganti, sistem monarki absolut sudah usang, agama sudah memberi rambu-rambu dalam hubungan laki-laki dan perempuan, namun penguasa dan budaya patriarki telah menanamkan pengetahuan bagaimana prilaku seks dilaksanakan. Buah dari pengetahuan itu adalah berbagai tindak kekerasan seksual terhadap perempuan di masa sekarang.

Sementara itu, di masa modern, bentuk kekuasaan yang melahirkan pengetahuan tentang bagaimana prilaku seks dilaksanakan berakar dari sistem kapitalisme yang menempatkan tubuh sebagai objek konsumerisme dengan cara menanamkan pengetahuan di kepala kita tentang kecantikan ideal. Alat utama penanaman citra itu adalah media massa.

Persekongkolan antara pemerintah, pemilik kapital, serta media massa menciptakan prilaku seks yang menganggap tubuh bagian dari komoditas yang bisa dijual. Mereka menyempurnakan eksplorasi dan manipulasi atas tubuh lewat tayangan yang menyebarkan pengetahuan akan tubuh yang ideal. Mereka berhasil menanamkan di kepala kita kriteria tubuh yang sempurna berupa kulit putih, dada besar, rambut lurus, hidung mancung, tubuh tinggi, badan berotot, dan sebagainya.

Eksplorasi seks yang demikian itu menimbulkan prilaku yang konsumtif, budaya hidup glamor, dan keinginan untuk menuntut agar tubuh mendapatkan haknya berupa kenikmatan jasmaniah yang seringkali tidak rasional dan melanggar moral.

Tubuh idealis yang didefinisikan oleh agama pun tak luput oleh blow up media melalui tayangan-tayangan ‘syariah’. Perempuan berjilbab ditampilkan dalam sebuah iklan demi tujuan komersial, untuk memasarkan produk kecantikan berlabel halal misalnya, atau bertujuan melebarkan pasar. Narasi-narasi dibuat untuk meraih simpati pasar bukan mensyiarkan nilai ketuhanan dan keagamaan.

‘Muslim harus kekinian dalam mode berpakaian’,  ‘menjadi muslimah yang sempurna selain harus menutup tubuh sesuai tuntunan agama juga harus memakai produk kecantikan yang halal’, ‘ada solusi bagi perempuan berhijab agar tidak merasa gerah di kepala dengan memakai shampo tertentu,’ dan lain sebagainya. Agama dijadikan topeng persekongkolan pemerintah, pemilik kapital, dan media massa.

Padahal agama hakikatnya memiliki kekuasaan untuk menyebarkan pengetahuan seksual demi menertibkan prilaku seks di masyarakat. Gereja pada masa lalu bahkan mengekang tubuh secara militan. Gereja menolak segala bentuk ekspresi seksual yang tidak sesuai ajaran injil, tubuh dipandang sebagai rumah dosa, seks dianggap wujud dari nafsu iblis yang menjerumuskan manusia, seks diletakkan sebagai hal yang puritan, tabu dan karenanya tidak boleh dibicarakan di tempat umum.

Dalam Islam dikenal aurat sebagai batasan bagian tubuh yang boleh diperlihatkan. Perempuan dilarang memakai wewangian ketika keluar rumah karena ditakutkan menarik birahi laki-laki. Seorang istri diharamkan berdandan demi laki-laki yang bukan suaminya. Pembatasan jumlah istri dalam prilaku poligami. Pun ada perintah untuk menjaga pandangan dan kemaluan. Islam tidak memandang seks sebagai sesuatu yang najis, tidak pula menafikan hasrat. Islam mengemas seksualitas dalam bentuk yang lebih bermoral.

Seluruh agama samawi setuju bahwa pernikahan merupakan lembaga kontrol perilaku seksual. Ikatan pernikahan adalah syarat sah menyalurkan hasrat seksual. Dan semua aktivitas seksual di luar itu adalah dosa. Hanya saja, budaya patriarki serta persekongkolan pemerintah, kapital, dan media mendorong prilaku seksualitas manusia bergerak mengikuti hasrat nafsu belaka. Alih-alih memperhatikan rambu-rambu agama, namun celakanya, kadang agama justru dimanfaatkan oleh persekongkolan yang melahirkan ide-ide seksualitas di kepala kita.

 

(Hasil bincang mesra dengan kawan sejawat, Cindy Muspratomo)

Komentar

About Md Rina

Dialog Echecrates halaman 58 dalam Plato, Matinya Sokrates

Check Also

ugm agni

UGM, Agni, dan Rendahnya Moral Pendidik

MARAH semarah-marahnya ketika mengetahui ada seorang mahasiswi Fisipol Universitas Gajah Mada (UGM), Agni (bukan nama …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *